Selamat Datang di Website Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau        Sanggau Maju dan Terdepan Baik Untuk Semua       

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanggau (25/04) bertempat di Halaman Kantor Bupati Sanggau dilaksanakan Upacara dalam rangka Peringatan Hari Otonomi Daerah XVI dengan tema Hari Otonomi Daerah XVI “Kita Tingkatkan Kualitas Otonomi Daerah untuk Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat dan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke – 62 Tahun 2012,

dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M.SI selaku Pembina Upacara bahwa dengan Tema Otonomi Daerah adalah pemaknaanya selaras dengan upaya untuk memperkuat sistem demokrasi dan sistem Pemerintahan yang baik di daerah dan merupakan media bagi jajaran Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk merefleksikan serta memperkokoh tanggung jawab dan kesadaran bersama akan amanah serta tugas untuk menjadikan daerah lebih mandiri, maju dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya ditambahkan juga bahwa secara umum terdapat 2 (dua) variabel terkait implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu Pertama Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, selanjutnya bahwa desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa yaitu pada Pasal 18 UUD 1945 menjadi Pasal 18A dan 18B yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kemudian dalam Konsep Negara Kesatuan, Kekuasaaan legislatif, eksekutif dan yudikatif secara komperehensif menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat dan kekuasaan eksekutif ada ditangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 dan kekuasaan pemerintah yang ada di tangan presiden diserahkan sebagian kepada daerah sesuai dengan konsep otonomi daerah sehingga pemerintahan daerah menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden, Dan mengingat tanggung jawab Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya senantiasa dalam koridor pembinaan dan pengawasan Presiden agar berjalan secara harmonis, selaras dan sinergis dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.Dengan demikian implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan untuk memperkuat format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bukan dalam format negara federal (federalisme). Kemudian terdapat 3 (hal) yang menjadi harapan bersama melalui implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yakni :Pertama munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang secara signifikan akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional dalam bingkai NKRI Kedua Tumbuhnya modal sosial dan partisipasi masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas pada masyarakat. Derajat solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat yang merentang luas pada gilirannya akan berkorelasi positif dengan kinerja pembangunan dan kualitas kehidupan demokrasi, Ketiga tata hubungan antara pusat-daerah diharapkan akan menjadi lebih proposional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ditambahkan pula bahwa hal yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti terkait upaya mencapai tujuan otonomi daerah yakni : Pertama  Strategi dan program yang inklusif, merata dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan dengan hadirnya kualitas kepemimpinan (leadership) yang efektif dan bertanggung jawab di setiap tingkatan pemerintahan. Kedua kebersamaan serta sinergi positif di antara semua stakeholders. Penggalangan kekuatan bersama dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta civil society.ketiga kontribusi dan dukungan masyarakat luas adalah modal sosial (social capital) yang tidak boleh absen dalam pembangunan di segala bidang keempat dipersyaratkan integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan pelaku pembangunan dan kelima lingkungan yang kondusif, pembangunan hanya akan berjalan lancar ketika stabiltas politik terjaga, keamanan dan ketertiban tidak terganggu, serta harmoni sosial tidak tercabik. Terakhir Pemerintha menyadari sepenuh hati bahwa imlementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia masih belum berjalan optimal sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan, oleh karenanya upaya penyempurnaan secara simultan dilakukan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang, diantaranya penyempurnaan aturan pemekaran daerah, kepegawaian, perencanaan, pembagian urusan dan lain-lain. Pemekaran daerah yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak belum memberikan pengaruh optimal terhadap derajat kesejahteraan masyarakat di daerah induk maupun daerah otonom baru, maka diperlukan penyempurnaan pengaturan yang dapat menjamin bahwa pemekaran yang terjadi bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan pada Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja, sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP, M. SI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus, atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan harus dapat meningkatkan pelaksanaan tugas kedinasan sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah yang lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi, kemudian sesuai tema “Dengan Semangat HUT SATPOL PP Ke – 62, Satuan Polisi Pamong Praja siap mengawal penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, melalui optimalisasi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat” maka keberadaan Gubernur selain sebagai Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, paralel dengan pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa “Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota”. Kemudian dalam penjelasan disebutkan “Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Seluruh Wilayah Propinsi merupakan kewenangan Gubernur. Dalam hal ini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum yang meliputi dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, Penanganannya dikoordinir oleh Satpol PP Propinsi”, kemudian ditambahkan juga bahwa sesuai PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi, Tugas Gubernur adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, meliputi (huruf B) “Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan” ini artinya termasuk masalah Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja”.Untuk itu hendaknya kegiatan penguatan peran Gubernur ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan citra dan kewibawaan Satuan Polisi Pamong Praja di mata masyarakat, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pembinaan teknis operasional anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang Pamong Praja. Terakhir Beliau berpesan kepada para Bupati/Walikota merupakan pembina teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota untuk hendaknya dapat memberikan dukungan sepenuhnya bagi program serta kegiatan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Untuk itu Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 ini telah mengalokasikan anggaran melalui dana dekonsentrasi kepada 33 Propinsi yang dibagi menjadi beberapa bidang diantarnya Bidang Wilayah Perbatasan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Kawasan dan Pertanahan, Bidang Pelayanan Publik, Bidang Kerjasama Daerah yang pengelolaan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur di masing-masing Propinsi. Dan pada kesempatan itu pula Wakil Bupati Sanggau menyerahkan sebanyak 7 unit kendaraan roda dua kepada 7 orang petugas penyuluh lapangan yang merupakan bantuan Pemerintah Pusat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) diantaranya kepada Kepala BP3K Kecamatan Parindu, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Jangkang, Kecamatan Noyan, Kecamatan Bonti dan Kecamatan Balai Batang Tarang. (dian humas)

 

Link Terkait