Penyerahan SK Bupati No. 572 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sami di desa bonti dan desa sami dan SK Bupati sanggau Nomor 573 Tahun 2020 tentang Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao di desa Upe, desa tunggul boyok dan desa Maringin Jaya 28 Desember 2020

Bupati Sanggau ketika Menyerahkan SK Bupati Sanggau Kepada Tumenggung Adat

Bupati sanggau menyerahkn SK Bupati No. 572 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sami di desa bonti dan desa sami dan SK Bupati sanggau Nomor 573 Tahun 2020 tentang Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao di desa Upe, desa tunggul boyok dan desa Maringin Jaya Kepada masing-masing Temenggung di Dua Desa yaitu Sami dan Upe, dalam sambutannya Bupati Sanggau Paolus Hadi

berharap kepada masyarakat sub suku Sami dan Mayao agar tetap konsisten menjaga wilayah hukum adatnya masing masing.

“Saya berharap agar masyarakat setempat terutama wilayah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah masyarakat hukum adat agar menghormati para temenggungnya, dan sebagai Temenggung harus berani dan bertanggung jawab terhadap di desanya, jangan sampai mudah terprovokasi oleh orang luar, dan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di Desa harus bisa menghormati dan menghargai Keputusan adat kata Paolus Hadi.

“Sampai saat ini sudah ada 8 (delapan) wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau,” pungkas beliau.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi juga memberikan mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat karena sudah membantu proses sehingga wilayah masyarakat hukum adat bisa ditetapkan.

Dan khusus kepada Tumenggung Adat dan Masyarakat desa mudah-mudahan Surat Keputusan ini dapat bermanfaat bukan hanya sekedar kertas, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya lebih aman dan tentram, dan pada kesempatan itu juga Bupati Sanggau bersama Kapolres Sanggau berkenan meninjau Bukit Sebemban, yang merupakan salah satu objek wisata yang berada di wilayah Desa Upe.

You might also like More from author